RAHASIA DAGANG
UNDISCLOSED INFORMATION_TRIPS
TRADE SECRET_AMERIKA SERIKAT
CONFIDENTIAL INFORMATION_INGGRIS DAN AUSTRALIA (CW)
(Personal, Gouverment,Trade, Artistic and Literary)
Pengaturan Rahasia Dagang, berawal dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagang Dunia atau WTO) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs), sehingga di Indonesia diterbitkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
Informasi yang dirahasiakan diatur dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs ayat (1) sampai dengan ayat (3).
Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) selengkapnya menyatakan :
(1) In the course of ensuring effective protection againts unfair competition as provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 below and data submitted to governments or govermental agencies in accordance with paragraph 3 below.
(2) Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information :
a. is secret in the sense it is not, as abody or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;
b. has commercial value because it is secret, and
c. has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret
Dari ketentuan – ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai negara anggota Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (rahasia dagang) untuk menjamin perlindungan secara efektif dalam menghadapi persaingan curang sesuai dengan Pasal 10 bis Konvensi Paris versi 1967. merupakan konsekuensi sifat keberlakuan TRIPs yang juga berfungsi sebagai kaidah penunjuk.
Konvensi Paris telah diratifikasi tanpa reservasi oleh RI melalui Keppres No. 15/1997. Sebagai negara anggota Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan instrumen dan bentuk perlindungan yang memungkinkan perorangan dan badan hukum untuk dipublikasikannya, diberikannya kepada pihak lain, atau penggunaan secara melawan hukum dan tanpa izin suatu informasi yang dikuasainya secara sah dengan cara yang bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur, sepanjang informasi tersebut merupakan rahasia, baik yang mempunyai bentuk tertentu atau dalam bentuk konfigurasi dan gabungan komponen-komponennya, yang tidak diketahui secara umum atau tidak memungkinkan akses terhadapnya oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalam lingkungan yang secara normal berhadapan dengan informasi tersebut.
Masalah rahasia dagang ini lebih lanjut diatur sebagai berikut:
“Member, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical product which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair coomercial use. In addition, Member shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.”
Perlindungan juga diberikan terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah, dalam hal ini pemerintah negara peserta yang mewajibkan diserahkannya rangkaian percobaan yang dirahasiakan atau data lain yang diperoleh sebagai syarat persetujuan pemasaran atau produksi farmasi baru atau produk kimia pertanian baru yang memanfaatkan unsur kimia baru. Pemerintah negara tersebut wajib memberikan perlindungan yang memadai agar data yang diserahkan kepadanya itu tidak digunakan secara komersial dan secara tidak adil. Berkenaan dengan perlindungan rahasia dagang ini, TRIPs memberikan penekanan terhadap apa yang dimaksud praktik-praktik komersial yang tidak jujur seperti tertuang dalam ketentuan TRIPs yang mengatakan :
“For the purpose of this provision, “a manner contraty to honest commercial practices” shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition.”
Dalam kalimat negatif dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan praktik-praktik komersial yang tidak jujur atau bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur adalah suatu tindakan yang paling tidak mencakup praktik berupa tindakan ingkar janji (wanprestasi atas suatu kontrak), wanprestasi atas kerahasiaan dan bujukan untuk melakukan wanprestasi, termasuk diperolehnya informasi yang dirahasiakan oleh pihak ketiga yang mengetahui atau yang sepatutnya mengetahui bahwa praktik-praktik tersebut terjadi dalam upaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Masalah praktik persaingan curang ini pun diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Coca-cola menggunakan rahasia dagang yaitu informasi teknik senyawa untuk melindungi formulanya, bukan paten. Hal ini untuk menghindari adanya batas waktu. Kalau formula dilindungi hak paten maka, akan berakhir paling lama 20 tahun. Pada saat ini usia Coca Cola sudah lebih dari 100 tahun, hak ini karena formulanya dilindungi dengan rahasia dagang.
Metode produksi misalnya teknologi pemrosesan anggur, formula ramuan rokok. Di bidang lain, misalnya informasi non teknik. Data mengenai pelanggan, data analisis, administasi keuangan, dll.
Informasi (metode produksi, pengolahan, penjualan) yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. (psl 1 ayat 1)
1. Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, (metode produksi, pengolahan, penjualan)
2. mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan
3.dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
MANFAAT:
Gagasan dikepala anda, penemuan yang tidak cocok dilindungi oleh paten, formula rahasia, pengetahuan teknis , data informasi profile pelanggan dll... pokoknya yang punya nilai komersial dan perlu dilindungi
MELINDUNGI GAGASAN, IDE ATAU GAGASAN KARYA CIPTA, YG BLM DIWUJUDKAN DALAM BENTUK NYATA /DIUMUMKAN
GAGASAN TEKNIK / TEHNOLOGI (PATEN) YG BLM DIDAFTARKAN
1. DILINDUNGI KARENA SIFAT KERAHASIANYANYA
2. DILINDUNGI WALAU TAK BERSIFAT KREATIF, ASLI, BARU
3. BENTUKNYA TAK PENTING, TAPI PENGGUNAAN INFORMASINYA, YANG PENTING = (sangat mungkin berbentuk konsep yang dilindungi)
4. TAK TERBATAS WAKTU, SEPANJANG DAPAT DILINDUNGI DENGAN AMAN
5. TAK DIBERIKAN HAK MONOPOLI DAN EKSKLUSIF (walau diakui dan dilindungi)
Perlindungan berlangsung secara otomatis dan masa perlindungan tidak terbatas selama sifat kerahasiannya dapat dipertahankan, dengan cara antara lain;
Internal
1) Confidentially agreements (Perjanjian Kerja_terkait RD)
2) Interview Calon Pekerja
3) Membatasi akses fisik tempat penyimpanan RD
4) Pengamanan ketat pada kunci
5) Memberi tanda peringatan pada dinding atau area RD
6) Menegakan peraturan perusahaan
7) Membuat / gunakan kode khusus
8) Perlindungan khusus pada Data Base (biasanya informasi dapat disimpan dalam bentuk digital (copy, sandy, pin code)
9) Mensyaratkan tamu menggunakan tanda pengenal
Eksternal
1) Non Disclosure Agreement (Persh dengan luar perush: franchise, konsultan, suplier, agen, dsb)
2) Administratif dari perjanjian setiap lisensi dicatatkan di Dirjen HKI
3) Beri peringatan yang jelas adanya tanggung jawab pihak ketiga atau pihak lain yang terkait kontrak, yang ada hubungannya dengan RD
HAK PEMILIK: (Psl 4)
1. MENGGUNAKAN SENDIRI
2. MEMBERIKAN LISENSI:
MENYEWAKAN, MENYERAHKAN, MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL, MELARANG ORANG LAIN MENGGUNAKAN atau MENGUNGKAPKAN PADA PIHAK KE 3 UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL, MEMBERI HAK KEPADA PENERIMA LISENSI UNTUK MELARANG PIHAK KE-3 MENGUNGKAPKAN RAHASIA DAGANG.
PENGALIHAN HAK: (Psl 5)
- Pewarisan
- Hibah
- Wasiat
- Perjanjian tertulis, atau
- Sebab lain yang dibenarkan oleh UU.
LISENSI (Psl 6)
IZIN YANG DIBERIKAN OLEH PEMEGANG HAK RAHASIA DAGANG KEPADA PIHAK LAIN MELALUI SUATU PERJANJIAN DENGAN JANGKA WAKTU DAN SYARAT TERTENTU____tertulis dan wajib dicatatkan ke DJHKI
LISENSI ATAUPUN PENGALIHAN HAK: (Psl 8)
1. wajib dicatatkan pada DJHKI dengan membayar biaya
Yang dicatatkan hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan
2. tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga
3. diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.
Tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang: (Psl 15)
1. Pengungkapan didasarkan pada kepentingan pertahanan kemanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
2. Rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan
Ketentuan Pidana (Psl 17 ayat 1)
seseorang dengan sengaja: (psl 13, psl 14)
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain
2. Mengungkapkan Rahasia Dagang,
3. Mengingkari kesepakatan,
4. Mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis
5. Memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan per UU
PENYELESAIAN SENGKETA (Psl 11)
Delik Aduan (Psl 17 Ayat 2) dan merupakan Delik Formil
Perdata,
Dasar hukum untuk melakukan penuntutan wanprestasi adalah klausula perjanjian mengenai kewajiban melindungi rahasia dagang yang terdapat dalam perjanjian kerja, berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
Selain pembayaran ganti rugi dianggap sebagai sarana hukum untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan kembali hak-haknya maka upaya lainnya dengan perintah pengadilan yang melarang atau menghentikan penggunaan informasi yang diperoleh secara tidak sah itu.
Tuntutan atas dasar wanprestasi lebih mudah dalam hal pembuktian karena berdasarkan pada perjanjian kerja yang memuat mengenai rahasia dagang, dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata)
Pidana,
Pasal 17(1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yaitu (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Jadi merupakan delik aduan.
Pasal 322 ayat 1 KUHP, bahwa bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya baik itu yang sekarang ataupun yang dulu dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
Pasal 323 ayat 1 KUHP, menyatakan bagi orang yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang seharusnya dirahasiakan, diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (delik aduan).
Pasal 158 ayat 1(i), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan telah dilakukannya kesalahan berat membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. “ “ pengusaha dapat
APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa (Psl 12))
UU Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang APS
nonlitigasi di Pengadilan Negeri.
- Negosiasi (14 hari)
- Mediasi (30 hari)
- Arbiterasi
- Pengadilan
Pembelaan
1. Informasi tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, undang undang (5/99, 8/99, 39/99, 13/03) atau hal tersebut timbul dari tindak kriminal, penipuan atau tindakan curang.
2. Pihak yang dianggap melanggar ini merupakan pihak ketiga yang beritikad baik, tidak mengetahui bahwa informasi yang diperolehnya tersebut adalah milik orang lain dan hal ini harus dibuktikan.
3. Kesepakatan atau perjanjiannya cacat hukum (psl 1320 KUHPer)
Tina Hart & Linda Fazzani
Tiga syarat informasi rahasia (Coco v. Clark)
1. The information must have the necessary quality of confidence; Informasi harus memiliki kualitas yang diperlukan kepercayaan;
not be in the public domain
Lord Parker test:
- the owner must believe that the release of information would be injurious to him or of advantage to his rivals.
- the owner must believe that the information is confidential or secret.
- the two first beliefs must be reasonable.
- the information must be considered taking into account trade practice.
( - Pemilik harus percaya bahwa merilis informasi akan berbahaya bagi dirinya atau keuntungan untuk pesaingnya.
- Pemilik harus percaya bahwa informasi tersebut bersifat rahasia atau rahasia
- Dua keyakinan pertama harus masuk akal.
- Informasi yang harus dipertimbangkan dengan memperhatikan praktik rekening perdagangan.)
‘Springboard’ doctrine:
the obligation of confidence, a person under an obligation of confidence may be held to that obligation for a certain period of time after the disclosure or publication.
(kewajiban kepercayaan, seseorang di bawah kewajiban keyakinan dapat diadakan untuk bahwa kewajiban untuk jangka waktu tertentu setelah pengungkapan atau publikasi.)
2. the information must have been imparted in circumstances importing an obligation of confidence; informasi harus sudah diberikan dalam keadaan mengimpor kewajiban keyakinan;
In the contract of employment:
- only trade secrets of information of a highly confidential nature would be protected;
- the employer impressed upon the employee the confidential nature of the information;
- the relevant information could be isolated easily from other information that the employee was free to use or disclose.
(- Rahasia dagang hanya informasi yang bersifat sangat rahasia akan dilindungi;
- Majikan terkesan atas karyawan sifat kerahasiaan informasi tersebut;
- Informasi yang relevan dapat diisolasi dengan mudah dari informasi lain yang karyawan bebas untuk menggunakan atau mengungkapkan.)
Non-contractual relationship:
fiduciary relationship: doctor-patient, friend-friend.
“the circumstances are such that any reasonable man standing in the shoes of the recipient of the information would have realised that upon reasonable grounds the information was given to him in confidence”. ("Keadaan yang sedemikian rupa sehingga setiap orang yang wajar berdiri pada posisi penerima informasi yang akan menyadari bahwa atas alasan informasi itu diberikan kepadanya dalam keyakinan".)
3. there must be unauthorised use of the information: the information has been used without the owner’s authority. (harus ada penggunaan yang tidak sah atas informasi: informasi telah digunakan tanpa wewenang pemilik.)
CONTOH KASUS
- PT Basuki Pratama Engineering ( berdiri sejak, 1981), mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT Hitachi Constructuin Machinery Indonesia sekitar Rp127 miliar, karena diduga melanggar rahasia dagang.
- PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin pengering kayu. Mantan karyawannya (Calvin, Faozan, A. Saangka) yg pindah bekerja di PT. Hitachi dituduh telah mencuri rahasia dagang berupa metode produksi dan metode penjualan mesin boiler.
- Kuasa Hukum PT. Hitachi mendalilkan bahwa PN. Bekasi tidak berwenang mengadili kasus tsb karena sengketa HaKI mestinya ditangani Pengadilan Niaga.
- Pada awal tahun 2009, PN Bekasi dalam putusan sela, tdk dpt menerima gugatan ganti rugi karena sengketa HaKI ditangani oleh Pengadilan Niaga.
- Di Amerika Serikat pencurian rahasia dagang juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan federal dengan kualifikasi spionase ekonomi. Undang-undang Spionase Ekonomi AS disahkan pada tanggal 11 Oktober 1996 oleh Presiden Bill Clinton.
- Kasus yang diputus berdasarkan Economic Espionage Act of 1996 antara lain adalah kasus United States of America v. Patrick and Daniel Worthing. Kasus ini bermula ketika Patrick Worthing bekerja pada pusat penelitian serat optik industri PPG.
- Berdasarkan atas laporan yang dipublikasikan, Patrick Worthing menyalahgunakan disket, blueprint dan tipe lain dari informasi riset rahasia dagang industri PPG, di mana ia mencoba menjual ke pihak kompetitor yaitu Owens Corning pesaing PPG. Biarpun Owens Corning bersiap-siap memenangkan gugatan industri PPG dan pemerintahan federal.
- Patrick Worthing dan saudaranya Daniel Worthing didakwa atau dituntut berdasarkan Undang-undang Spionase Ekonomi, 18 U.S.C. Pasal 1832 (a)(1), (3) dan (5). Patrick Worthing menjalani hukuman pada 5 Juni 1997 selama 15 bulan setelah didakwa bersalah. Daniel Worthing, yang menurut laporan setuju untuk membantu saudaranya malam sebelumnya untuk memberi uang sebesar US $100,000, dihukum 5 tahun masa percobaan termasuk 6 bulan tahanan rumah.
Lindenbaum v Cohen. (putusan Hoge Raad Nederland 31 Januari 1919)[29]. Kasus ini sangat terkenal karena telah menunjukkan bahwa sesungguhnya Pasal 1365 BW yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum telah secara akomodatif melindungi bentuk-bentuk rahasia dagang yang dewasa ini dikenal berupa daftar pelanggan (costumer list), metode pemasaran dan data keuangan (harga) yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Upaya membujuk seseorang membocorkan informasi rahasia itu secara memuaskan telah dikualifikasikan oleh pengadilan kasasi di Belanda ke dalam perbuatan melawan hukum. Putusan pengadilan ini[30] menerapkan teori perbuatan melawan hukum untuk menjerat pelanggar rahasia dagang..
Disamping istilah rahasia dagang ada juga istilah “know-how” dan rahasia perusahaan di Belanda. Istilah “know-how”[31] digunakan berkaitan dengan pengetahuan yang bersifat rahasia yang dapat diterapkan pada produksi dan komposisi bahan-bahan untuk membuat produk, cara atau metode produksi dan distribusi produk-produk atau pemberian jasa-jasa oleh perusahaan, pembentukan dan manajemen perusahaan, daftar pemasok, cara melayani pelanggan serta yang memberikan hasil yang praktis, dan juga dapat dipindahkan. Sedang rahasia perusahaan adalah rahasia dagang yang terdiri dari informasi yang bersifat rahasia dan fakta-fakta yang disimpan mengenai perusahaan, yang tidak sesuai untuk penerapan praktis maupun dipindahkan, merupakan rahasia-rahasia mengenai daftar langganan dan pemasok, penjualan produk, harga dan informasi keuangan mengenai perusahaan.
Dalam Neuw Burgelijk Wetboek (NBW) Belanda atau The Netherlands Civil Code Patrimonial Law yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1992, perlindungan rahasia dagang dan know how diatur dalam Pasal 6:162 tentang perbuatan melanggar hukum, bahwa penggunaan sederhana atas rahasia dagang oleh pihak-pihak ketiga tidak selalu masuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum, tetapi tergantung pada cara bagaimana informasi yang bersifat rahasia diperoleh. Informasi yang diperoleh dengan cara tidak sesuai standar kesopanan yang berlaku dalam masyarakat terhadap pesaing pesaingnya, misalnya dengan memata matai atau menyogok karyawan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian.
Dalam Pasal 6:162 Kitab Hukum Perdata Belanda (New BW) ditentukan bahwa yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah :
a. pihak yang berkewajiban menjaga kerahasiaan suatu informasi tetapi kemudian diungkapkan;
b. pihak yang mendorong atau memberikan kesempatan terungkap nya kerahasiaan suatu informasi;
c. Pihak ketiga yang memanfaatkan rahasia yang diungkapkan orang lain atau mengambil keuntungan dari rahasia yang diungkapkan oleh orang yang wajib merahasiakannya.
Contoh mengenai hal ini terjadi pada kasus B. V. Wavin dan Pipe Liners Incorparated (1992),[33] yang mana B. V. Wavin akan memperoleh rahasia dagang “U Liners System” dari Pipe Liners Inc dengan perjanjian bahwa selama 4 tahun kedua belah pihak tidak diperkenankan menyebarluaskan penemuan yang bersifat komersial tersebut. Selanjutnya jika B.V. Wavin mengembang-kan penemuan baru yang sifatnya komersial dan akan menguntungkan kedua belah pihak karena penemuan tersebut dipasarkan secara komersial, maka B. V. Wavin bersedia membayar ganti rugi kepada Pipe Liners Inc.
Ternyata kemudian Pipe Liners Inc. tidak menepati janjinya dan digugat oleh B.V. Wavin. Akan tetapi pengadilan akhirnya menolak ganti rugi yang diajukan B. V. Wavin dengan pertimbangan perjanjian rahasia dagang antara B. V. Wavin dan Pipe Liners Inc. tidak sah karena tidak terdaftar pada komisi EEG, Komisi Kerjasama Dagang antara negara-negara Eropa[34].
Terlepas dari pendaftaran yang tidak dilakukan, apabila perjanjian mereka dianggap sah maka pihak Pipe Liners Inc wajib memberikan ganti rugi karena melakukan wanprestasi.
Selain pembayaran ganti rugi dianggap sebagai sarana hukum untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya kembali maka masih ada lagi upaya lain, misalnya dengan perintah pengadilan yang melarang atau menghentikan penggunaan informasi yang diperoleh secara tidak sah itu.
Sejak diberlakukannya kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang baru di Belanda, pada tanggal 1 Januari 1992, maka dimungkinkan memperoleh ganti rugi karena alasan kekayaan hasil ketidakjujuran (unjust enrichment) yang diatur dalam ketentuan Pasal 6: 212 UU Hukum Perdata, dan tindakan ini dapat digabung dengan tindakan umum yang berkenaan dengan perbuatan melanggar hukum[35].
Reference:
1) DR. Efridani Lubis SH, MH. Dosen HKI Fakultas Hukum Universitas Islam Assyafi’iyah
2) Keterkaitan Rahasia Dagang dengan Perjanjian Kerja, Oleh: Sthefanny Avonina
3) Prinsip Hukum Perlindungan Rahasia Dagang (Bagian IV) oleh Dr Padma D Liman SH MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4) Perlindungan Rahasia Dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya dengan Ketentuan Amerika Serikat dan Kanada (DR. Ahmad M. Ramli, SH. MH.)
5) Rahasia Dagang: Informasi komersial dibidang teknologi dan Bisnis. Oleh: Venantia Sri Hadiarianti, Dosen HKI Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta
